Aksi Demo Warga Rohingya di Pekanbaru dan Masalah Kesejahteraan Dokter IGD
Sejumlah berita menarik dari Provinsi Riau kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Berikut adalah dua peristiwa yang mendapat perhatian masyarakat.
Warga Rohingya di Pekanbaru Gelar Aksi Demo: Tuntut Biaya Hidup yang Layak
Pada Senin (19/1/2026), seratusan warga Rohingya di Pekanbaru melakukan aksi demo di sekitar kantor International Organization for Migration (IOM) di Jalan M Jamil, samping Bandar Serai MTQ. Mereka membentangkan spanduk untuk menyampaikan aspirasinya kepada dunia internasional.
Warga Rohingya yang tinggal di Pekanbaru ini mengeluhkan penurunan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh IOM. Sejak tahun 2023, bantuan tersebut semakin berkurang, termasuk dalam hal akses layanan kesehatan dan kebutuhan papan.
Muhammad Shobi, salah satu warga Rohingya, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, susu anak, dan pengobatan. Ia menjelaskan bahwa biaya kontrak rumah saja mencapai Rp 800 hingga 900 ribu per bulan, sedangkan bantuan yang diterima hanya sebesar Rp 2.350.000.
“Bagaimana kami bisa hidup jika semua kebutuhan tidak terpenuhi?” tanyanya. Ia juga menyebut bahwa IOM sudah tidak lagi memfasilitasi tempat tinggal yang layak, sehingga para warga harus menggunakan bantuan yang diberikan untuk biaya kontrak rumah.
Dokter IGD RSUD Bangkinang di Kampar Menjerit, Intensif Turun 83 Persen
Selain itu, seorang dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau viral di media sosial. Ia menyampaikan keluhan tentang pemotongan intensif hingga 83 persen melalui akun Instagram @medicstory.id.
Dokter tersebut menyatakan bahwa insentif daerah yang sebelumnya diterimanya sebesar 5,6 juta rupiah kini hanya tersisa 850 ribu rupiah. Alasan yang diberikan adalah efisiensi anggaran, meskipun jumlah pasien di IGD meningkat setiap harinya.
Selain itu, jasa medis yang belum cair mulai dari Maret 2025 hingga saat ini juga menjadi masalah. Ia menyatakan bahwa alasan pembayaran hutang obat dan bahan habis pakai tidak masuk akal karena anggaran untuk hal tersebut sudah ada secara terpisah.
Uang jaga malam juga dihapuskan untuk tahun ini, yang membuat beban kerja dokter semakin berat. Dengan pengurangan jumlah tenaga medis di setiap shift, kondisi ini dinilai sangat tidak manusiawi.
Ketua IDI Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi tentang situasi ini. Ia menegaskan bahwa IDI memahami dinamika kebijakan keuangan pemerintah yang sedang berlangsung.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak hingga ke daerah. Ia menilai bahwa isu penyesuaian insentif dokter PPPK di RSUD Bangkinang perlu disikapi secara bijaksana dan komprehensif.
dr. Ari Wirasto juga menyampaikan bahwa sektor kesehatan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lainnya. Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia meyakini bahwa manajemen RSUD Bangkinang dan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, IDI Kampar berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat melalui komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
