Trauma dan Kebencanaan di Aceh: Kritik terhadap Respons Pemerintah
Banyak penonton film horor era 80-an seperti Sundel Bolong (1981), Telaga Angker (1984), atau Malam Jumat Kliwon (1986) mungkin masih mengalami pengaruh psikologis yang dalam. Film-film ini disutradarai oleh Siswono Gautara Putra dan dibintangi Suzanna, bintang legendaris Indonesia. Penulis sendiri menonton film tersebut saat SD dan masih merasa trauma hingga SMA. Bagi penonton sezaman, wajah pucat Suzanna sering muncul dalam pikiran ketika berada sendirian di kamar tidur, kamar mandi, atau keluar malam hari. Bahkan Luna Maya pun kalah dalam meniru aura mistiknya.
Situasi ini mirip dengan apa yang dialami korban banjir pada 26-27 November 2025. Banyak dari mereka masih mengalami rasa cemas, depresi, dan trauma. Ketika ditanya penyebab trauma, mereka menyebutkan arus dan gelombang banjir yang masih menghantui. Terlebih ketika langit mendung dan hujan turun, perasaan takut itu semakin menggumpal. Meski bencana telah berlalu lebih dari sebulan, trauma sulit untuk hilang.
Bagi pejabat atau orang yang tidak mengalami langsung bencana, masalah ini sering dianggap sepele. Banyak pernyataan dari tokoh-tokoh penting seperti Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, atau Menteri Sosial seringkali tidak mencerminkan empati terhadap pengalaman korban. Setelah dianggap tidak sesuai, pernyataan itu akhirnya direvisi dan dianggap sebagai kesalahan ucapan. Hal ini memperlihatkan kurangnya pemahaman tentang kondisi nyata yang dialami masyarakat.
Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang menyebut harga sumur bor Rp150 juta atau adanya OTK yang melepaskan baut di jembatan Bailey juga menunjukkan kurangnya empati terhadap korban. Akibatnya, muncul banyak meme dan olok-olok di media sosial. Publik menantikan siapa yang melakukan tindakan tidak pantas tersebut.
Kesalahan publik juga muncul terhadap pemilik truk pelanggar beban di jembatan Krueng Tingkeum, Kutablang, Bireuen. Banyak orang ingin agar perusahaan sawit dan eksploitasi hutan segera dihukum di media sosial sebelum proses hukum berlangsung. Trauma atas putusnya koneksi lintas timur belum hilang, dan tindakan yang memalukan ini membuat masyarakat Aceh kembali merasa diperlakukan tidak adil.
Selain itu, pengalaman sebagai verifikator rumah-rumah rusak menunjukkan berbagai tantangan. Indikator kerusakan rumah seperti ringan, sedang, dan berat sering kali tidak sejalan dengan penilaian keuchik atau kepala gampong. Ada indikator tambahan, yaitu “rumah hilang”, yang menyebabkan data menjadi tidak akurat. Masalah lain adalah pembangunan rumah di tanah negara, sehingga tidak bisa dibangun Hunian Tetap In-situ (Huntap insitu). Korban harus rela tinggal di Huntara selama beberapa bulan.
Masalah bantuan sosial sering kali tercoreng oleh kasus korupsi. Perdagangan pengaruh, peran makelar, atau suap melibatkan struktur pemerintahan dan korban. Ini bukan isu baru, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Para korban sering harus berjuang keras agar bisa mendapatkan bantuan, meskipun hal ini menimbulkan dilema moral.
Beberapa proyek bantuan di Aceh, baik dari kasus gempa dan tsunami maupun konflik kekerasan negara, selalu terlibat dalam skandal korupsi. Itu sebabnya Aceh sering dianggap sebagai provinsi termiskin dan terkorup di Indonesia, meskipun memiliki sistem Syariat Islam.
Memutus Trauma
Banyak masalah pasca-banjir 26/27 November 2025 harus menjadi titik awal untuk memutus trauma. Trauma tidak hanya disebabkan oleh bencana alam, tetapi juga oleh partisipasi negara dan masyarakat. Masalah lain yang mengganggu adalah lemahnya hukuman bagi pelaku kejahatan pengelolaan hutan, lahan, HGU sawit, dan konservasi ekologi.
Sejak 1970-an, topik bencana alam yang dipengaruhi manusia sudah dibahas di perguruan tinggi. Namun, minat terhadap isu ini masih rendah. Baru pada akhir 80-an, ide kebencanaan mulai dibicarakan secara luas. Di Indonesia, ide ini masuk ke dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada 2021. Mata kuliah Kebudayaan dan Kebencanaan diajarkan sebagai bagian dari gagasan bencana yang semakin sering terjadi.
Di Aceh, bencana siklon tropis yang melanda 670.826 KK atau 2.584.067 jiwa masih jauh dari kisah sukses. Katastrofi di Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, atau Aceh Tamiang membutuhkan kepala daerah yang kreatif, inovatif, dan berani. Selain itu, respons pemerintah pusat harus lebih empatik dan proaktif.
Meski tidak bersikap pesimistis, melihat kombinasi Presiden, Gubernur, dan para bupati-walikota di Aceh, menyelesaikan masalah ini secara komprehensif masih jauh dari harapan. Tangisan warga yang menderita atas kehilangan harta dan harapan setelah satu bulan bencana masih terdengar. Sementara itu, kebijakan yang dijalankan masih belum menyentuh ide pembangunan komunitas berkelanjutan (sustainable community).
Konsep komunitas berkelanjutan berhubungan dengan peningkatan kapasitas dan daya hidup komunitas non-individual untuk bangkit dan beradaptasi. Pembangunan pascabanjir tidak hanya melihat pada faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan ekologi yang hancur secara bersamaan.
Jika kasus gempa-tsunami 26 Desember 2004 memerlukan agen global dan BRR, dan baru selesai pada April 2009, maka kasus besar ini akan membutuhkan bantuan negara secara penuh. Tanpa bantuan yang memadai, derita akibat kubangan lumpur bisa berlangsung bertahun-tahun. Tahun-tahun penuh kesendirian dan kesedihan. Maka, muara masalah bukan lagi pada kompleksitas trauma atas banjir, tetapi telah mengendap menjadi depresi, frustasi, dan agresi sosial yang meremukkan keutuhan Provinsi Aceh.
